Widya Bhumi

Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia

Maulana Rafi Danendra — 2022-04-20

The availability of land is the main instrument for national development in Indonesia. However, the massive development activities undertaken by the government and the public often lead to friction over land management, development, security, and control issues. The presence of a land bank agency is expected to be able to guarantee the availability of land under development for public, social, and economic equity. This research aims to analyze the urgency of establishing a land bank agency, the mechanism of land acquisition as a support for national development, its opportunities, and challenges. A qualitative method with descriptive analysis is applied in this research. The primary and secondary data that have been obtained are analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions related to the existence of land bank entities in Indonesia. Take a look at the results of this research, it indicates that the land bank agency is an agency that is capable to answer problems related to land acquisition for development in Indonesia. The implementation mechanism starts from the process of procurement, management, utilization, and distribution of land. The availability of land by the land bank is not only capable to facilitate the investment climate, but also to avoid the swelling of financing in land acquisition, abandonment of land and land disputes. However, this study suggests that a more specific study is needed regarding the process of transferring land rights and coordination between relevant stakeholders in order to fulfill the object.

Ketersediaan tanah menjadi instrumen utama untuk pembangunan nasional di Indonesia. Namun, masifnya kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat sering kali menimbulkan gesekan permasalahan pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pengendalian atas tanah. Hadirnya badan bank tanah diharapkan mampu menjembatani ketersediaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, sosial dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan badan bank tanah, mekanisme perolehan tanah sebagai penunjang pembangunan nasional, peluang dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dan sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan terkait dengan keberadaan badan bank tanah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan bank tanah merupakan badan yang mampu menjawab persoalan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia. Mekanisme pelaksanaannya dimulai dari proses pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pendistribusian tanah. Ketersediaan tanah oleh badan bank tanah selain mampu memudahkan iklim investasi, juga mampu menghindarkan pembengkakan pembiayaan dalam pembebasan tanah, penelantaran tanah serta sengketa tanah. Namun demikian, penelitian ini menyarankan perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik terkait proses peralihan hak atas tanah dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan objeknya.

Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL)

Rohmat Junarto — 2022-04-20

The activity of registering land plots ownership from village to village faces challenges in terms of quantity and reliability of data quality. The problem of incomplete document digitization, land plots that have not been georeferenced and/or incompatibility with the real conditions requires an emphasis on improving service quality. This study aims to determine how quality control is applied to PTSL, the implementation of street vendors, and the significance of technology as a step to improve the land data quality. This research uses descriptive qualitative method. Primary and secondary data comes from a series of land registration activities or street vendors that synergize between students, instructors, and the community in Grogol Village, Gunungkidul Regency. The data analysis were done by examining all research data, reducing it, and compiling abstractions to logically proportional statements. The results show that the latest PTSL scheme emphasizes quality control as an integrated part in every stage. Public participation (academics and community) is able to realize an intact village with the best quality. Optimizing the use of digital-based technology is a necessity in digital transformation for electronic services. Discipline, accuracy, portability, interoperability, and spatial representation of land registration activities are the keys to the realization of guaranteed land rights/laws.

Kegiatan pendaftaran kepemilikan bidang tanah pada suatu desa demi desa menghadapi tantangan dari sisi kuantitas maupun keandalan kualitas datanya. Masalah digitalisasi dokumen yang tidak lengkap, bidang tanah yang belum tergeoreferensi dan/atau ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan memerlukan penekanan peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontrol mutu diterapkan pada PTSL, implementasi PKL dan signifikansi teknologi sebagai langkah meningkatkan kualitas data pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder berasal dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah atau pun PKL yang menyinergikan antara mahasiswa, instruktur dan masyarakat di Desa Grogol, Kabupaten Gunungkidul. Analisis datanya dengan menelaah seluruh data penelitian, mereduksinya, menyusun abstraksi hingga pernyataan proporsional secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema terbaru PTSL menekankan kontrol kualitas sebagai bagian terintegrasi di setiap tahapan. Partisipasi publik (akademisi dan masyarakat) mampu mewujudkan desa lengkap dengan kualitas terbaik. Optimasi penggunaan teknologi berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan dalam transformasi digital untuk layanan elektronik. Kedisiplinan, akurasi, portabilitas, interoperabilitas dan representasi spasial atas kegiatan pendaftaran tanah menjadi kunci terwujudnya jaminan kepastian hak/hukum tanah

Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya

Dwi Wulan Pujiriyani — 2022-04-27

Food sovereignty implies a comprehensive agrarian reform adapted to local conditions in each country in order to have equal access to productive resources, especially land. As the main pillar of food sovereignty and an instrument of economic democratization, agrarian reform is not an easy mechanism to protect farmers. This paper will specifically discuss the practice of agrarian reform in achieving the vision of food sovereignty. This research is included into a library research with a semi-systematic approach. Data analysis for this paper was accomplished qualitatively. The results show that there are two main prerequisites that are difficult to fulfill in order to realize the vision of food sovereignty through agrarian reform, including the lack of government political commitment and incomplete agrarian data. This situation ultimately has an impact on not achieving the vision of food sovereignty. This problem is triggered not only from internal implementing agencies but also from external implementing agencies. Internal triggers occur because of the capacity of implementing agencies and the placement of policy priorities which lead to policy overlaps. Meanwhile, externally, the trigger is the rejection of subjects outside of agrarian reform.

Kedaulatan pangan mengisyaratkan dijalankannya pembaruan agraria secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi lokal di setiap negara agar memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber produktif terutama tanah. Sebagai pilar utama kedaulatan pangan dan instrumen demokratisasi ekonomi, reforma agraria bukanlah mekanisme melindungi petani yang mudah untuk dijalankan. Tulisan ini secara khusus akan membahas praktik reforma agraria dalam mencapai visi kedaulatan pangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan semi-sistematis. Analisis data untuk tulisan ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prasyarat utama yang ternyata sulit terpenuhi untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan melalui reforma agraria yaitu kurangnya komitmen politik pemerintah dan data agraria yang kurang lengkap. Situasi ini pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya visi kedaulatan pangan. Problem ini dipicu tidak hanya dari internal tetapi juga dari eksternal lembaga pelaksana. Pemicu internal terjadi karena kapasitas lembaga pelaksana dan penempatan prioritas kebijakan yang berujung pada terjadinya tumpang tindih kebijakan. Sementara itu dari eksternal, pemicunya adalah penolakan dari subjek di luar reforma agraria.

Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik

Sapardiyono Sapardiyono — 2022-06-04

The innovation of electronic land certificates is one of the Indonesian government's efforts to improve modern land services with information technology and telecommunications. Nevertheless, it is crucial to anticipate and formulate policies for the application of this service product, so that one's ownership and rights are guaranteed to be valid. This research aims to analyze the position and function of electronic land certificates as evidence of ownership and rights to one's land in front of a judge. This research applies descriptive qualitative method. Primary and secondary data were obtained through interviews and document studies. The data were analyzed using a sociolegal approach. The results showed that the electronic land certificate is a legal product of a series of electronic land registration. Electronic land certificates are legally valid and are legally used as evidence of ownership of a person's land parcel in court. This research concludes that the suitability of physical and juridical data recorded electronically, stages and standardization of archiving is the key to modern land registration services. In addition, cross-country, public/private cooperation needs to be implemented immediately, in line with global cybersecurity threats.

Inovasi atas sertipikat tanah elektronik menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanan pertanahan modern dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun demikian, antisipasi dan perumusan kebijakan penggunaan produk layanan tersebut menjadi penting, agar kepemilikan dan hak seseorang senantiasa terjamin keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan dan hak atas tanah seseorang di depan hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara serta studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik merupakan produk hukum dari rangkaian pendaftaran tanah secara elektronik. Sertipikat tanah elektronik secara hukum sah dan legal digunakan sebagai alat bukti kepemilikan bidang tanah seseorang di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian data fisik dan yuridis yang terekam secara elektronik, tahapan dan standarisasi pengarsipan menjadi kunci atas layanan pendaftaran tanah modern. Selain itu, kerja sama lintas negara, publik/swasta perlu segera dilaksanakan, seiring adanya ancaman keamanan siber yang bersifat global.

Gambaran Umum tentang Peluang, Kendala dan Pilihan untuk Meningkatkan Penggunaan Tanah di Provinsi Lampung

Aulia Zahra Salsabila — 2022-06-12

Conformity in the management of agrarian resources based on the global action plan becomes a strategic component to end poverty, reduce inequality and protect the environment. Nevertheless, unbalanced land use management in the region generate the structural heterogeneity of the landscape that leads to environmental degradation. This research aims to identify landscape characteristics, problems and formulate solutions for land use and land utilization in Lampung Province. This research applies a qualitative method with a literature study approach. The data analysis uses descriptive analysis. The results showed that the landscape characteristics in 15 districts/cities were extremely diverse and were able to increase the regional export value of agricultural-plantation commodities. Nevertheless, the use of land in APL and forest areas in each region has not been utilized efficiently, effectively, successfully and beneficially. The Provincial Government has established policies for spatial planning, land use, protection of sustainable food agricultural land (LP2B). There is an urgent need to adopt local land use and conservation practices to prevent the deleterious effects of land use change. In general, stakeholders must restore lost territorial harmony and allocate land use in accordance with a sustainable socio-economic environment vision.
Konformitas pengelolaan sumber daya agraria (SDA) berdasarkan rencana aksi global menjadi komponen strategis untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan penggunaan tanah yang tidak seimbang di daerah menghasilkan heterogenitas struktural lanskap yang mengarah degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik lanskap, permasalahan dan merumuskan solusi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik lanskap di 15 kabupaten/kota sangat beragam dan mampu meningkatkan nilai ekspor daerah dari komoditas pertanian-perkebunan. Meski demikian, penggunaan tanah di APL maupun kawasan hutan setiap daerah belum dimanfaatkan secara efisien efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan tata ruang, tata guna tanah, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengadopsi praktik penggunaan dan konservasi tanah di daerah untuk mencegah efek perubahan penggunaan tanah yang merusak. Secara umum, pemangku kepentingan harus memulihkan keharmonisan wilayah yang hilang dan merelokasi penggunaan tanah sesuai dengan visi lingkungan-sosial ekonomi yang berkelanjutan.